Semua Berita


09:22:36, 16 Nov 2022 | 2 Tahun Lalu, 422 View

dukcapil.kemendagri.go.id - Jakarta - Salah satu poin penting jika ingin berada dalam 1 Kartu Keluarga (KK) adalah berada pada alamat yang sama. Inilah yang diterangkan oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh pada TikToknya @zudanariffakrulloh dalam menjawab pertanyaan netizen. Pertanyaan datang datang dari akun @pandaaakkk yang KTP-el nya berbeda dengan suaminya dan ingin mengurus agar berada dalam 1 KK yang sama. "Pak mau tanya semisal suami saya di Banten dan saya...

09:45:45, 15 Nov 2022 | 2 Tahun Lalu, 267 View

dukcapil.kemendagri.go.id - Jakarta - Sebagian masyarakat mungkin khawatir jika tidak segera mengurus dokumen kependudukan setelah terjadi peristiwa penting seperti perkawinan, kelahiran, perceraian dan kematian, bakal kena denda saat mengurus ke Dukcapil. Namun, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menegaskan tidak ada denda-denda itu. Hal ini ia sampaikan melalui akun tiktok @Zudanariffakrulloh pada Rabu (9/11/2022) menanggapi pertanyaan netizen yang masuk melalui...

09:40:28, 15 Nov 2022 | 2 Tahun Lalu, 51 View

dukcapil.kemendagri.go.id - Jakarta – Rifky Warga Desa Lumpang meminta solusi terkait status perkawinannya yang tertulis belum kawin pada Kartu Keluarga (KK) padahal, Rifky telah melakukan pernikahan secara agama. “Secara agama sudah sah menikah, saat mengajukan KK status belum kawin dan bukan sebagai kepala keluarga melainkan Family lain. Bisakah diubah menjadi kawin belum tercatat dan sebagai kepala keluarga? mohon pencerahannya,” Kata Rifky dari Desa Lumpang Salah...

09:18:48, 15 Nov 2022 | 2 Tahun Lalu, 247 View

dukcapil.kemendagri.go.id - Jakarta - Tidak ada masalah dan larangan suami istri untuk menumpang di Kartu Keluarga (KK) orang tua atau mertua. Hal ini disampaikan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh melalui akun TikTok @zudanariffakrulloh menanggapi keraguan netizen. "Saya baru menikah dengan suami. Suami saya masih tinggal di rumah orang tua dan belum berencana pisah, jadi masih menumpang di KK orang tua. Boleh tidak saya sebagai istri ikut menumpang di KK mertua?,"...

09:15:03, 15 Nov 2022 | 2 Tahun Lalu, 235 View

dukcapil.kemendagri.go.id - Jakarta - Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan per 31 Oktober 2022 tersedia 1.088.038 blangko KTP-el di daerah, dan 532.000 keping blangko masih tersedia di gudang pusat kantor pasar minggu. Statement ini Zudan keluarkan ketika membuka acara Dukcapil Belajar Seri-41 dengan tema "Pemutakhiran Data ASN Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota” pada Jumat (4/11/2022). "Jadi kita tidak ada potensi kekosongan blangko...

10:13:58, 14 Nov 2022 | 2 Tahun Lalu, 242 View

...

10:11:15, 14 Nov 2022 | 2 Tahun Lalu, 218 View

...

09:29:34, 14 Nov 2022 | 2 Tahun Lalu, 23036 View

Sumber detik.com Jakarta - Atas satu dua hal, banyak pasangan yang mengangkat anak sehingga layaknya memiliki anak kandung. Lalu untuk administrasi dibuat Akta Lahir atas nama orang tua angkat. Apakah si anak kandung punya hak waris? Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya yang dikirim ke email: [email protected] dan di-cc ke [email protected] Saya adalah anak angkat dari orang tua angkat saya yang telah mengurus saya dari bayi sampai...

09:12:00, 18 Okt 2022 | 2 Tahun Lalu, 2051 View

indonesiabaik.id - Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri. Apa Saja Kegunaannya? Menurut Kemdagri, secara filosofis pemberian KIA pada anak menunjukkan negara hadir memuliakan dan mendorong kemandirian anak serta memberikan perlakuan non diskriminatif bahwa anak memiliki identitasnya sendiri sebagai seorang WNI. Pemerintah menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA) sejak tahun 2016 dengan menerbitkan...

08:03:16, 18 Okt 2022 | 2 Tahun Lalu, 352 View

indonesiabaik.id - Tak hanya mengatur hal yang dilarang terkait data, UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mengatur apa saja yang termasuk jenis-jenis data pribadi. Resmi Jadi Undang-Undang RUU Perlindungan Data Pribadi telah disahkan oelh DPR sebagai Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I tahun sidang 2022-2023, Selasa (20/9), di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta. Adapun naskah final RUU PDP yang telah dibahas sejak 2016 itu terdiri dari 371 Daftar Inventarisasi...